Jakarta – Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Letjen TNI Bambang Ismawan, menandatangani Komitmen Reformasi Birokrasi (RB) TNI tahun 2024. Acara ini bertujuan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, kapabel, akuntabel, dan prima di lingkungan TNI. Penandatanganan tersebut berlangsung di Subden Mabes TNI, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
Dalam pernyataannya, Kasum TNI menegaskan komitmen TNI untuk terus memperkuat pelaksanaan RB di masa sekarang dan mendatang. “TNI akan terus melakukan perbaikan internal sesuai dengan karakteristik institusi TNI,” katanya.
Selain penandatanganan Komitmen RB TNI Tahun 2024, acara ini juga menyaksikan penandatanganan Naskah Pembahasan Evaluasi RB TNI tahun 2023 antara Asdep RB, Kunwas dari KemenPAN-RB, dan Kapus RB TNI.
Pada tahun 2023, nilai RB TNI telah dikeluarkan oleh KemenPAN-RB sebesar 76,69, mengalami kenaikan sebesar 4,33 poin dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini menunjukkan komitmen TNI dalam mendukung program RB Nasional.
“Nilai ini telah memenuhi syarat bagi TNI untuk mengajukan kenaikan Tunjangan Kinerja dari 70% menjadi 80%, yang sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan prajurit dan PNS TNI,” tambah Kasum TNI.
Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Mayjen TNI Gabriel Lema (Asops Panglima TNI), Mayjen TNI Djaka Budi Utama (Asintel Panglima TNI), Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya (Aster Panglima TNI), Mayjen TNI Dadang Arif Abdurachman (Koorsahli Panglima TNI), Laksda TNI Edwin (Asrenum Panglima TNI), Laksda TNI Budi Sulistyo (Aslog Panglima TNI), Marsda TNI Kustono (Askomlek Panglima TNI), dan Marsma TNI Marsudiranto Widyatmaka (Kapus RB TNI). Dari pihak KemenPAN-RB, hadir Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi KemenPAN-RB, Bapak Drs. Agus Uji Hantara, beserta timnya.
Komitmen TNI dalam reformasi birokrasi tidak hanya sekedar formalitas, tetapi merupakan langkah konkret dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas di lingkungan TNI. Dengan semangat yang sama, TNI berharap dapat terus berkontribusi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berdaya.
Reformasi birokrasi merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mempercepat pembangunan nasional. Dengan adanya komitmen yang kuat dari TNI, diharapkan proses reformasi birokrasi dapat berjalan lebih lancar dan efektif.
Selain itu, kenaikan nilai RB TNI juga mencerminkan upaya nyata TNI dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance dan meningkatkan kesejahteraan bagi anggota TNI. Dengan demikian, penandatanganan Komitmen Reformasi Birokrasi TNI Tahun 2024 menjadi tonggak penting dalam perjalanan reformasi birokrasi di Indonesia.
Di masa yang akan datang, TNI diharapkan dapat terus menjadi motor penggerak dalam reformasi birokrasi dan memberikan contoh bagi institusi lain dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
Dengan kerjasama yang erat antara TNI dan pemerintah, diharapkan Indonesia dapat mencapai pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
