Lampung – Ketua Umum Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI), M Nurullah RS, menggulirkan seruan tegas kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk mengusut tuntas dugaan keterlibatan pejabat tinggi negara dalam kasus penyalahgunaan tambang timah.
Diperkirakan, kasus ini telah merugikan negara mencapai angka fantastis, mencapai Rp 271 triliun.
Dalam konferensi pers yang digelar di Lampung pada Rabu, 3 April, M Nurullah RS menegaskan bahwa transparansi dan keadilan dalam penegakan hukum, terutama terkait sumber daya alam, adalah hal yang krusial.
Kasus tambang timah ini, dengan segala kontroversinya, telah menjadi sorotan penting yang mempertanyakan integritas pemerintahan.
Penyelidikan ini mengemuka setelah hasil investigasi menyoroti adanya dugaan penyalahgunaan wewenang serta indikasi korupsi yang melibatkan oknum pejabat tinggi.
M Nurullah RS menyoroti urgensi langkah tegas dari lembaga berwenang, termasuk pemantauan terhadap dugaan pencucian uang yang diduga melibatkan pelaku-pelaku di balik kasus ini.
“Tidak hanya mengusut kasus ini secara menyeluruh, Kejaksaan Agung RI juga harus memastikan bahwa para pelaku yang terlibat dijerat dengan tuduhan pencucian uang,” tegasnya.
Keterlibatan pejabat tinggi negara dalam kasus ini telah mengundang keprihatinan yang mendalam dari masyarakat terhadap kualitas pemerintahan dan penegakan hukum di Indonesia.
M Nurullah RS menyampaikan harapannya agar pihak berwenang dapat bertindak cepat dan adil dalam menangani kasus ini, sebagai upaya untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan pemerintahan.
Terlepas dari perdebatan politik yang berkecamuk, masyarakat menantikan keputusan tegas dari Kejaksaan Agung RI sebagai bentuk nyata komitmen untuk menjaga keadilan dan menegakkan supremasi hukum di negeri ini.
Kasus ini menjadi ujian bagi aparat hukum untuk menunjukkan bahwa mereka benar-benar independen dan berkomitmen untuk menghapus korupsi dari akar rumput.
Menyadari besarnya dampak kasus ini terhadap kepercayaan publik dan stabilitas pemerintahan, langkah-langkah konkrit dan transparan dalam proses hukum menjadi semakin mendesak.
Selain itu, upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi di masa depan juga harus menjadi fokus utama bagi pemerintah.
Kesimpulannya, penanganan kasus tambang timah ini bukan hanya sekadar menuntut pertanggungjawaban hukum, tetapi juga sebagai momentum untuk memperbaiki sistem tata kelola sumber daya alam dan membangun fondasi yang lebih kuat dalam penegakan hukum dan pemerintahan yang bersih.
Dengan demikian, keadilan dapat ditegakkan, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara dapat pulih kembali.
