Jakarta – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Lampung tahun 2024 menjadi sorotan Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI), M.Nurullah RS.
Dalam pernyataannya, Nurullah RS menekankan pentingnya menghindari praktik “Cawe-cawe” politik uang, terutama melibatkan PT. Sugar Group Companies (SGC) yang dituding turut campur dalam proses politik di Lampung.
Menurut Nurullah RS, telah menjadi rahasia umum bahwa setiap kali digelar Pilkada di Lampung, perusahaan tebu seperti SGC diduga mengalokasikan dana besar untuk mendukung kandidat yang dijagokan.
Beliau menyoroti sejumlah kepala daerah terpilih yang berasal dari lingkungan perusahaan tebu tersebut, termasuk mantan Gubernur Ridho dan Gubernur Arinal Djunaidi yang dinilai gagal dalam pembangunan provinsi.
Ketum PWDPI mengkritik kondisi infrastruktur Lampung yang mengkhawatirkan, di mana mayoritas jalan rusak parah dan bahkan menjadi viral di media sosial.
Hal ini dianggap sebagai prestasi buruk bagi pemimpin provinsi tersebut, yang seharusnya bertanggung jawab atas kemajuan daerahnya.
“Perusahaan-perusahaan besar yang terlibat dalam politik uang akan merusak demokrasi kita,” tegas Nurullah RS, menyuarakan keprihatinannya terhadap praktik politik balas budi dan korupsi. Menurutnya, hal ini mengancam pendapatan daerah dari sektor pajak yang seharusnya mengalir ke kas negara.
Lebih lanjut, Nurullah RS menyoroti kekayaan alam Lampung, seperti perkebunan, kelautan, pertambangan, dan pertanian.
Namun, menurutnya, pengelolaan yang kurang baik akan berujung pada praktik korupsi yang merugikan masyarakat.
Dalam konteks Pilkada Lampung 2024, Ketum PWDPI menegaskan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat untuk mengawasi proses demokrasi.
“Rusaknya demokrasi akan berdampak besar pada perekonomian Lampung,” katanya.
Nurullah RS juga menyoroti persoalan pajak, dengan mengutip informasi bahwa PT. SGC seharusnya membayar jumlah yang lebih besar daripada yang tercatat.
Dia menyebutkan bahwa APBD provinsi Lampung mungkin bisa mencapai puluhan triliun jika pajak negara tertib.
Dalam konteks ini, pemantauan ketat terhadap Pilkada Lampung menjadi sebuah keharusan untuk mencegah praktik politik uang dan memastikan demokrasi yang sehat serta kesejahteraan masyarakat yang lebih baik di provinsi tersebut.
“Demi keadilan dan kemajuan Lampung, kita perlu menegakkan integritas dan transparansi dalam setiap tahapan Pilkada. Politik uang akan menghambat proses demokrasi yang sehat dan merugikan kepentingan rakyat Lampung,” ujar M.Nurullah RS dengan tegas.
